Palembang, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Dinas Kehutanan (Dishut) Sumsel telah menggelar kegiatan Sarasehan Masyarakat Perhutanan Sosial dan rapat koordinasi POKJA PPS Sumsel tahun 2019, pada tanggal 1-2 April 2019.

Kegiatan ini bekerja sama dengan NGO dan CSO baik lokal maupun Internasioal seperti Forum DAS Sumsel, World Resource Institute (WRI) Indonesia, Hutan Kita institut (HaKI), ZSL Indonesia, Pilar Nusantara, The Asia Foundation, Yayasan Dagang Hijau (IDH) dan Yayasan Belantara.

Acara yang diselenggarakan di Asrama Haji Palembang tersebut dibuka dengan resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya. Dengan mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Sumsel yang telah mengikhtiarkan kegiatan ini, yang mana memberikan pencerahan bagi para pemegang izin perhutanan sosial.

Dalam kesempatan yang sama Mawardi mengucapkan terimakasih kepada kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan yang mendukung program dan melaksanakan kebijakan perhimpunan sosial dengan menerbitkan peraturan perundangan dan melakukan pengawalan dalam bentuk fasilitasi. “Ada status hak yang adalah hutan kemasyarakatan yang tidak jelas akan dibenarkan dan diberikan hak dan statusnya, kemudian ada pula hutan desa yang nantinya mendapat kepastian hukum, hutan adat yang kedepan akan ada pembinaan melalui pokja-pokja dengan dinas kehutanan kabupaten/kota maupun dinas kehutanan Provinsi Sumsel” katanya.

Dikatakan Mawardi, “diharapkan Kegiatan Sarasehan ini menjadi pendorong dalam mengelola area izinnya agar lebih produktif, mensejahterakan dan dapat mewujudkan kelestarian hutan”.

Dalam Pertemuan ini juga hadir dari kalangan perbankan yang menyatakan siap untuk menyalurkan dana,  petani dapat memanfaatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah hanya 7,0% dari perbankan yang menyaluran program KUR yang disubsidi oleh pemerintah.

Pemerintah juga siap membantu melalui pemanfaatan dana hibah seperti pemberian pupuk, bibit, dan lainnya, dan pemanfaatan dana desa.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here